SK Deputi II LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan E-Tendering dan E-Purchasing


Keputusan Deputi II LKPP nomor 26 tahun 2018 tentang Panduan SiRUP versi 2.3

Keputusan Deputi II LKPP nomor 26 tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan versi 2.3


Keputusan Deputi II LKPP nomor 21 tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE

Keputusan Deputi II LKPP nomor 21 tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik


Keputusan Deputi II LKPP nomor 20 tahun 2018 tentang Panduan SPSE dibawah versi 4.3

Keputusan Deputi II LKPP nomor 20 tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE dibawah versi 4.3


Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf y


Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf x


Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf w


Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan

Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf c


Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf b


Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf u


Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf p


Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf q


Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf  s


Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional

Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf r


Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai huruf o, dan huruf v.


Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman  Swakelola sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 91 ayat (1) huruf f


Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e.


Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Perka LKPP No 6 tahun 2016 tentang E-Katalog

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2016 tentang E-Katalog dan E-Purchasing


Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pedoman Pengadaan Barang/jasa terbaru menggantikan Perpres no 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Perpres ini telah di tanda tangani pada tanggal 16 maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 serta akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2018


Perka LKPP No. 6 TA 2016 tentang e-Purchasing

Perka LKPP No. 6 TA 2016 tentang e-Purchasing


SK Deputi II LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5


Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing

Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing


SE Kepala LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Surat Edaran Kepala LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah


Surat Edaran Kepala LKPP no 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar

Surat Edaran Kepala LKPP no 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar


Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing

Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing


Perka LKPP no 5 Tahun 2015 tentang Perubahan II atas Perka LKPP no 5 Tahun 2012

Perka LKPP no 5 Tahun 2015 tentang Perubahan II atas Perka LKPP no 5 Tahun 2012 tentang ULP


Perka LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No 5 Tahun 2012 tentang ULP

Perka LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No 5 Tahun 2012 tentang ULP


Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering


Perpres No 4 TA 2015 Tentang Perubahan IV Perpres No 54 TA 2010 mengenai pengadaan barang/jasa

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


SE LKPP No 76/KA/10/2014 Tentang Kewajiban Mengumumkan RUP TA 2015 dengan Menggunakan SiRUP

Surat Kepala LKPP No 76/KA/10/2014 Tentang Kewajiban Mengumumkan RUP TA 2015 dengan Menggunakan SiRUP


Perpres No. 172 TA 2014 Tentang Perubahan III Perpres No 54 TA 2010 mengenai pengadaan barang/jasa

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


SE LKPP No 2 TA 2013 tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 TA 2012

Surat Edaran Kepala LKPP No 2 TA 2013 tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 TA 2012


Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan BarangJasa dengan sistem E-Purchasing

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan BarangJasa dengan sistem E-Purchasing


Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya


Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing beserta Lampirannya
Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing beserta Lampirannya
Perka LKPP No 13 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan

Perka LKPP No 13 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan


Perka No 14 Tahun 2012 tentang Revisi Juknis II Perpres 70 Tahun 2012

Perka No 14 Tahun 2012 tentang Revisi Juknis II Perpres 70 Tahun 2012


Perka No 6 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012

Perka No 6 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012


Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua pengadaan barang/jasa pemerintah

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua pengadaan barang/jasa pemerintah


Perka LKPP No 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering
Peraturan Kepala LKPP mengenai tata cara e-tendering

Perka No 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian PBJP
Peraturan Kepala LKPP mengenai Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Perka LKPP No 2 Tahun 2010 tentang LPSE
Peraturan Kepala LKPP mengenai Pembentukan LPSE

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa

Keppres 80 Tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keppres 80 Tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah