Keputusan Deputi II LKPP nomor 26 tahun 2018 tentang Panduan SiRUP versi 2.3
Keputusan Deputi II LKPP nomor 26 tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan versi 2.3
|
Keputusan Deputi II LKPP nomor 21 tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE
Keputusan Deputi II LKPP nomor 21 tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
|
Keputusan Deputi II LKPP nomor 20 tahun 2018 tentang Panduan SPSE dibawah versi 4.3
Keputusan Deputi II LKPP nomor 20 tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE dibawah versi 4.3
|
Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf y
|
Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf x
|
Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf w
|
Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf c
|
Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf b
|
Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf u
|
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf p
|
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1)
huruf q
|
Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf s
|
Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional
Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tender/Seleksi Internasional sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 91 ayat (1) huruf r
|
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal
91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai huruf o, dan huruf v.
|
Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal
91 ayat (1) huruf f
|
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sesuai acuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e.
|
Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Perka LKPP No 6 tahun 2016 tentang E-Katalog
Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2016 tentang E-Katalog dan E-Purchasing
|
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pedoman Pengadaan Barang/jasa terbaru menggantikan Perpres no 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Perpres ini telah di tanda tangani pada tanggal 16 maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 serta akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2018
|
Perka LKPP No. 6 TA 2016 tentang e-Purchasing
Perka LKPP No. 6 TA 2016 tentang e-Purchasing
|
SK Deputi II LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5
|
|
| SK Deputi II LKPP no 3 Tahun 2015 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE 3.5 untuk menjalankan E-Tendering dan E-Purchasing
---|
Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Barang/Jasa Melalui e-Purchasing
|
SE Kepala LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Surat Edaran Kepala LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
|
Surat Edaran Kepala LKPP no 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar
Surat Edaran Kepala LKPP no 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/jasa di Surat Kabar
|
Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing
Peraturan Kepala LKPP No 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing
|
Perka LKPP no 5 Tahun 2015 tentang Perubahan II atas Perka LKPP no 5 Tahun 2012
Perka LKPP no 5 Tahun 2015 tentang Perubahan II atas Perka LKPP no 5 Tahun 2012 tentang ULP
|
Perka LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No 5 Tahun 2012 tentang ULP
Perka LKPP no 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP No 5 Tahun 2012 tentang ULP
|
Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering
Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering
|
Perpres No 4 TA 2015 Tentang Perubahan IV Perpres No 54 TA 2010 mengenai pengadaan barang/jasa
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
SE LKPP No 76/KA/10/2014 Tentang Kewajiban Mengumumkan RUP TA 2015 dengan Menggunakan SiRUP
Surat Kepala LKPP No 76/KA/10/2014 Tentang Kewajiban Mengumumkan RUP TA 2015 dengan Menggunakan SiRUP
|
Perpres No. 172 TA 2014 Tentang Perubahan III Perpres No 54 TA 2010 mengenai pengadaan barang/jasa
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
|
SE LKPP No 2 TA 2013 tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 TA 2012
Surat Edaran Kepala LKPP No 2 TA 2013 tentang Penjelasan lebih lanjut Pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 TA 2012
|
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan BarangJasa dengan sistem E-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan BarangJasa dengan sistem E-Purchasing
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering beserta Lampirannya
|
Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing beserta Lampirannya Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing beserta Lampirannya
|
Perka LKPP No 13 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan
Perka LKPP No 13 tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan
|
Perka No 14 Tahun 2012 tentang Revisi Juknis II Perpres 70 Tahun 2012
Perka No 14 Tahun 2012 tentang Revisi Juknis II Perpres 70 Tahun 2012
|
Perka No 6 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012
Perka No 6 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Perpres 70 Tahun 2012
|
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua pengadaan barang/jasa pemerintah
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua pengadaan barang/jasa pemerintah
|
Perka LKPP No 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering Peraturan Kepala LKPP mengenai tata cara e-tendering
|
Perka No 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian PBJP Peraturan Kepala LKPP mengenai Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
|
Perka LKPP No 2 Tahun 2010 tentang LPSE Peraturan Kepala LKPP mengenai Pembentukan LPSE
|
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa
|
Keppres 80 Tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keppres 80 Tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|